Palembang, kpkinvestigasi.com – Maraknya dugaan korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menjadikan sorotan dan cambukan kabupaten yang berjulukan sebimbing sekundang, belum selesai kasus korupsi dana pokir di OKU yang di tangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mana saat ini masih menjalani proses persidangan dan pengembangan oleh KPK.
Pada hari ini Senin, 22/12/2025 Sriwijaya Corruption Watch (SCW) Korwil OKU mendatangi kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ( Polda Sumsel ) menggelar aksi unjuk rasa melaporkan beberapa dugaan korupsi di kabupaten OKU. Adapun dugaan korupsi yang di laporkan oleh SCW OKU, 1 pekerjaan proyek jalan sp 1 sp 2 markisa kecamatan lubuk batang kabupaten OKU tahun anggaran 2024 & 2025 yang mana pada tahun 2024 proyek tersebut di kerjakan asal asalan sehingga adanya temuan BPK terkait kerugian negara, pada tahun 2025 jalan tersebut lanjut di kerjakan dengan anggaran 10 (Sepuluh) milyar lebih,, hal ini menjadi sorotan SCW OKU untuk memantau pekerjaan proyek tersebut, berdasarkan data di lapangan proyek tersebut di kerjakan asal asalan dan kualitas pekerjaan sangat lah buruk, sehingga ada kesan menghamburkan keuangan negara.

Selanjutnya SCW menyoroti pengadaan pakaian sekolah gratis di OKU tahun anggaran 2025, yang mana pada pengadaan pakaian sekolah gratis tersebut ada beberapa kejanggalan, 1. Lelang pengadaan pakaian sekolah gratis tersebut tidak tampil di LPSE, 2 adanya’ dugaan pengembalian dana kelebihan pada pengadaan pakaian sekolah gratis tersebut, sehingga ada kesan pengadaan pakaian sekolah gratis tidak melalui sistem dan manajemen yang tidak tepat pada perencanaan & pengganggaran pengadaan pakaian sekolah gratis di OKU yang di duga kuat adanya indikasi korupsi pada kegiatan tersebut.
Dalam penyampaian orasinya Antoni SCW menyampaikan Meminta bapak Kapolda Sumsel untuk membentuk tim untuk mengambil langkah hukum baik lid/dik untuk mengungkap dugaan korupsi yang di laporkan pada hari ini 22/12/2025 di Polda Sumsel, bahkan Antoni SCW menyampaikan akan mengawal laporan tersebut sampai tuntas, bahkan akan di sampaikan ke pihak yang lebih tinggi yaitu mabes polri melalui pengawasan komisi percepatan reformasi polri dan berencana akan mengelar aksi demo di KPK dalam waktu dekat serta akan melaporkan dugaan korupsi di OKU tahun anggaran 2025 yang mana saat ini OKU masih dalam sorotan dan pengawasan komisi pemberantasan korupsi. Di karenakan OKU masih perlu banyak berbenah dalam sistem manajemen pembangunan untuk masyarakat OKU yang lebih baik. (Toni/Red).








