OKU Baturaja kpkinvestigasi.com
Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) kembali menjadi momentum penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk melakukan refleksi bersama. Pimpinan Media KPK Investigasi, Iwan Setiawan, menegaskan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi ancaman nyata yang dapat merusak pembangunan serta menghancurkan masa depan generasi bangsa.
“Hari Anti Korupsi Sedunia adalah pengingat bagi diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan. Bahaya korupsi ini nyata, dan ia menggerogoti masa depan bangsa bila dibiarkan,” ujarnya.
Iwan menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti sebagai slogan atau sekadar materi kampanye. Menurutnya, upaya tersebut harus muncul dari kesadaran dan aksi nyata yang lahir dari hati serta pikiran yang jernih.
“Semua harus lahir dari kesadaran dan aksi nyata. Bukan hanya ucapan,” sambungnya.
Kejujuran Jadi Pondasi Utama
Dalam pernyataannya, Iwan mengingatkan bahwa ada satu kekuatan besar yang sering terlupakan dalam upaya melawan korupsi, yakni kejujuran.
“Kejujuran mampu membedakan mana hak kita dan mana hak orang lain. Jika diberi amanah sebagai pemimpin, ayah, ibu, atau guru, maka keteladanan itu harus hadir bahkan dalam hal terkecil,” tegasnya.
Wakil Rakyat Harus Berintegritas
Sebagai anggota DPRD, Iwan menegaskan bahwa wakil rakyat wajib tampil dengan kerja nyata yang berlandaskan integritas dan kejujuran.
“Kepercayaan masyarakat itu sangat besar. Jabatan adalah anugerah dari Allah SWT, tetapi moral dan integritas jauh lebih utama dari segalanya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa nasib masa depan bangsa berada di tangan para pemimpin hari ini. Karena itu, korupsi harus dipandang sebagai ancaman serius yang wajib dicegah bersama.
“Selamatkan generasi kita dari bahaya dan ancaman yang tersimpan, yaitu korupsi,” tambahnya.
Minta Pemda dan APH Tegas: Jangan Hanya Pengembalian, Harus Ada Sanksi
Iwan juga menyoroti temuan berulang di sejumlah OPD Kabupaten OKU yang terjadi setiap tahun. Ia meminta pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak lebih tegas terhadap pelanggaran tersebut.
“Jangan hanya pengembalian saja. Harus ada sanksi tegas. Kalau temuan berulang terus, berarti ada yang tidak sehat dalam tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Menurutnya, Hakordia harus menjadi momentum untuk mendorong Kabupaten OKU membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan benar-benar bebas dari praktik korupsi.
“Mari kita jadikan Hakordia sebagai momen memperbaiki diri. OKU harus bersih dari praktik korupsi,” pungkas Iwan.
Redaksi.
